Mahkamah Agung Panama Batalkan Konsesi Pelabuhan CK Hutchison, Guncang Aset Perdagangan Global

Diedit oleh: Sergey Belyy1

Mahkamah Agung Panama secara resmi mengeluarkan putusan krusial pada Kamis, 29 Januari 2026, yang membatalkan kontrak konsesi milik Panama Ports Company (PPC). Perusahaan ini merupakan unit usaha dari CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong. Lembaga yudisial tertinggi tersebut menyatakan bahwa kerangka hukum dasar yang memberikan wewenang atas konsesi tersebut bertentangan dengan konstitusi negara. Keputusan ini secara otomatis membatalkan seluruh undang-undang dan tindakan hukum yang mendukung operasional terminal-terminal kanal yang sangat vital bagi perekonomian negara tersebut.

Mahkamah Agung Panama Batalkan Konsesi Pelabuhan CK Hutchison, Guncang Aset Perdagangan Global-1

tes 123123123

Putusan ini secara khusus membatalkan perpanjangan kontrak otomatis selama 25 tahun yang sebelumnya telah diamankan oleh PPC pada tahun 2021. Hal ini tentu mengganggu kendali operasional yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade atas terminal Balboa di sisi Pasifik dan terminal Cristobal di sisi Atlantik. Padahal, selama masa jabatannya, PPC tercatat telah menanamkan investasi lebih dari $1,8 miliar untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi di lokasi-lokasi tersebut. Langkah hukum ini dipicu oleh gugatan yang diajukan oleh Pengawas Keuangan Umum Panama, Anel Flores, yang menuduh adanya pelanggaran konstitusional dan ketidakteraturan, termasuk klaim bahwa PPC gagal menyetorkan bagian pajak secara penuh. Sebagai catatan, konsesi awal ini bermula pada tahun 1997, dua tahun sebelum penyerahan Terusan Panama dari Amerika Serikat ke administrasi Panama pada tahun 1999.

Menanggapi hal tersebut, pihak PPC menyatakan secara resmi bahwa keputusan pengadilan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka juga memperingatkan bahwa langkah ini membahayakan stabilitas ekonomi ribuan keluarga di Panama yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. PPC menegaskan akan mempertahankan hak-hak mereka, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum nasional maupun internasional. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak besar pada rencana divestasi CK Hutchison, yakni rencana penjualan bisnis pelabuhan global senilai $23 miliar kepada konsorsium yang dipimpin oleh BlackRock dan Mediterranean Shipping Company (MSC). Rencana penjualan yang diumumkan sejak Maret 2025 ini sebelumnya telah mengalami penundaan hingga tahun 2026 akibat pengawasan regulasi, termasuk tuntutan dari Beijing agar perusahaan negara Cosco Shipping mendapatkan saham mayoritas. Akibat pengumuman ini, saham CK Hutchison di bursa Hong Kong merosot lebih dari 4,6%.

Implikasi geopolitik dari putusan ini sangat signifikan mengingat Terusan Panama memfasilitasi setidaknya 5% dari total perdagangan global. Keputusan ini ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai langkah yang selaras dengan agenda keamanan nasional pemerintahan Trump, yang berupaya membatasi pengaruh strategis Tiongkok terhadap infrastruktur jalur air tersebut. Sebagai respons, pemerintah Hong Kong mengecam pembatalan tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu merusak kepercayaan investor. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan akan terus melindungi hak dan kepentingan sah dari perusahaan-perusahaan mereka yang terlibat dalam proyek tersebut.

Di sisi lain, Otoritas Terusan Panama (ACP) tetap melangkah maju dengan rencana diversifikasi strategisnya, termasuk pengembangan terminal-terminal baru demi menjaga daya saing global. ACP menargetkan untuk memberikan kontrak pembangunan terminal baru Corozal di sisi Pasifik dan terminal Telfers di sisi Atlantik sebelum akhir tahun 2026. Operasional kedua terminal tersebut dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2029, dengan ambisi meningkatkan kapasitas penanganan peti kemas tahunan dari 9,5 juta TEU menjadi 15 juta TEU.

Pengembangan infrastruktur ini merupakan bagian dari rencana modernisasi ambisius senilai $8,5 miliar. Proyek tersebut tetap berjalan meskipun status hukum operasional pelabuhan Balboa dan Cristobal saat ini masih berada dalam kondisi yang tidak menentu. Situasi ini menyoroti fokus ganda pemerintah Panama dalam menegaskan kembali kedaulatan hukum nasional mereka, sembari tetap berupaya memastikan kapasitas logistik dan konektivitas perdagangan dunia di masa depan tetap terjamin.

13 Tampilan

Sumber-sumber

  • New York Post

  • South China Morning Post

  • CNA

  • test

Apakah Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan?Kami akan mempertimbangkan komentar Anda sesegera mungkin.