Peningkatan Pencarian Gabungan Setelah Kapal Pengungsi Rohingya Tenggelam Dekat Malaysia-Thailand

Pihak berwenang Malaysia dan Thailand telah mengintensifkan operasi pencarian dan penyelamatan bersama menyusul terbaliknya kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya di dekat perbatasan maritim bersama mereka pada 6 November 2025. Insiden tragis ini baru diketahui publik pada 9 November 2025. Lokasi kecelakaan berada di dekat Pulau Ko Tarutao, Thailand, yang terletak di sebelah utara Pulau Langkawi, Malaysia. Jumlah korban tewas yang telah dikonfirmasi akibat musibah ini mencapai setidaknya 21 orang.

Para penumpang tersebut merupakan bagian dari kelompok besar Rohingya yang berjumlah sekitar 300 orang. Mereka dilaporkan meninggalkan Negara Bagian Rakhine di Myanmar tiga hari sebelum bencana terjadi. Untuk menghindari deteksi saat mendekati perairan Malaysia, kelompok tersebut dipindahkan dari kapal besar ke tiga perahu yang lebih kecil. Salah satu dari perahu kecil inilah yang kemudian tenggelam. Respons cepat dari pihak berwenang melibatkan mobilisasi signifikan aset udara dan laut, mencakup area pencarian seluas kurang lebih 225 mil laut persegi.

Upaya koordinasi dipimpin oleh Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA), yang berfungsi sebagai penjaga pantai negara tersebut. Operasi ini mengerahkan sejumlah kapal, termasuk KM SIANGIN, BENTENG 7, PETIR 81, dan PERKASA 1226, serta pesawat Bombardier CL 415. Pihak berwenang menyatakan keprihatinan serius mengenai nasib mereka yang hilang, terutama mengingat para penumpang tidak dilengkapi jaket pelampung dan kondisi laut yang sulit. Data awal menunjukkan bahwa 13 korban selamat berhasil diselamatkan di perairan Malaysia, dan setidaknya 12 jenazah, termasuk dua anak-anak, ditemukan di area yang sama.

Bencana maritim ini menyoroti sifat berbahaya dan tak berkesudahan dari penyeberangan laut yang dilakukan oleh komunitas Rohingya. Mereka melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar dan kondisi yang semakin memburuk di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Tahun 2025 telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam perjalanan berisiko tinggi semacam ini. Data mencatat bahwa sebelum insiden tenggelam ini, lebih dari 5.100 warga Rohingya telah melakukan perjalanan laut yang berisiko, dengan hampir 600 orang dilaporkan tewas atau hilang di sepanjang rute tersebut. Tren peningkatan migrasi laut ini mencerminkan krisis kemanusiaan yang lebih luas, diperburuk oleh faktor-faktor seperti kekurangan pangan kronis dan pemotongan bantuan internasional di kamp-kamp pengungsi Cox’s Bazar yang telah mencapai kapasitas penuh.

Organisasi Amnesty International telah mengutuk situasi tersebut, menekankan perlunya pemerintah regional mengoordinasikan operasi SAR yang komprehensif dan menjamin kedatangan yang aman bagi semua pengungsi. Sementara itu, junta militer yang berkuasa di Myanmar terus menyangkal tuduhan penganiayaan, bersikeras bahwa Rohingya adalah imigran ilegal. Organisasi hak asasi manusia menegaskan bahwa hukum kemanusiaan internasional mewajibkan penyelamatan orang-orang yang berada dalam kesulitan di laut dan melarang pemulangan paksa, menyerukan tindakan kemanusiaan alih-alih langkah-langkah pencegahan yang bersifat menghalangi.

Konteks historis menunjukkan sifat berulang dari tragedi serupa, termasuk krisis Laut Andaman tahun 2015, ketika sekitar 8.000 warga Rohingya terdampar setelah negara-negara regional menolak menerima mereka. Insiden saat ini, yang melibatkan transfer ke kapal-kapal kecil untuk menghindari kontrol perbatasan, menunjukkan tingkat keputusasaan ekstrem yang mendorong rute-rute ini, yang sering kali diorganisir oleh sindikat penyelundupan. Seiring berlanjutnya operasi pencarian MMEA, fokus utama kini beralih ke upaya menemukan penumpang dari dua kapal lainnya, yang nasibnya masih belum diketahui dari kelompok awal yang berjumlah sekitar 300 orang.