Mahkamah Agung Panama secara resmi mengeluarkan keputusan hukum yang sangat signifikan pada hari Kamis, 29 Januari 2026. Putusan tersebut membatalkan kontrak konsesi yang dipegang oleh Panama Ports Company (PPC), yang merupakan anak perusahaan dari raksasa bisnis asal Hong Kong, CK Hutchison Holdings. Badan peradilan tertinggi negara tersebut menetapkan bahwa kerangka hukum dasar yang menjadi landasan pemberian konsesi tersebut bertentangan dengan konstitusi. Keputusan ini secara langsung membatalkan berbagai undang-undang serta tindakan administratif yang selama ini mendukung operasional terminal-terminal kanal yang sangat vital bagi perekonomian negara tersebut.
Putusan yudisial ini secara spesifik membatalkan perpanjangan otomatis selama 25 tahun yang sebelumnya telah diamankan oleh PPC pada tahun 2021. Langkah ini mengganggu stabilitas operasional yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade di terminal Balboa yang terletak di sisi Pasifik dan terminal Cristóbal di sisi Atlantik. Sepanjang masa operasionalnya, PPC tercatat telah menanamkan investasi lebih dari $1,8 miliar untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi di kedua lokasi tersebut. Tantangan hukum yang berujung pada pembatalan ini diprakarsai oleh Pengawas Umum Panama, Anel Flores, yang mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran konstitusional dan berbagai ketidakteraturan, termasuk tuduhan bahwa PPC tidak menyetorkan seluruh kewajiban pajaknya. Perlu dicatat bahwa konsesi asli ini pertama kali ditandatangani pada tahun 1997, sesaat sebelum penyerahan Terusan Panama dari Amerika Serikat ke tangan administrasi Panama pada tahun 1999.
Menanggapi hal tersebut, pihak PPC secara resmi menyatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan memperingatkan dampak sosialnya. Perusahaan menekankan bahwa pembatalan ini membahayakan mata pencaharian ribuan keluarga di Panama yang menggantungkan hidup pada aktivitas pelabuhan, sembari menegaskan akan mengambil langkah hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Keputusan ini juga menciptakan ketidakpastian besar bagi rencana divestasi CK Hutchison yang sedang berlangsung, yakni usulan penjualan bisnis pelabuhan global senilai $23 miliar kepada konsorsium yang dipimpin oleh BlackRock dan Mediterranean Shipping Company (MSC). Penjualan yang awalnya direncanakan pada Maret 2025 tersebut telah tertunda hingga tahun 2026 akibat pengawasan ketat dari regulator, termasuk adanya tuntutan dari Beijing agar perusahaan milik negara, Cosco Shipping, mendapatkan porsi saham mayoritas. Dampak langsung dari pengumuman ini terlihat pada bursa saham Hong Kong, di mana saham CK Hutchison mengalami penurunan lebih dari 4,6%.
Secara geopolitik, implikasi dari putusan ini sangat luas mengingat Terusan Panama merupakan jalur strategis yang memfasilitasi setidaknya 5% dari total perdagangan global. Keputusan pengadilan ini dipandang selaras dengan agenda keamanan nasional dari pemerintahan Trump, yang secara konsisten berupaya membatasi pengaruh strategis Tiongkok terhadap infrastruktur jalur air internasional. Menanggapi situasi ini, pemerintah Hong Kong mengutuk pembatalan kontrak tersebut dengan argumen bahwa hal itu dapat merusak kepercayaan investor global. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan pernyataan tegas bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak serta kepentingan sah dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam proyek tersebut.
Di tengah kemelut hukum ini, Otoritas Terusan Panama (ACP) terus bergerak maju dengan rencana diversifikasi strategis guna mempertahankan daya saing global. ACP menargetkan untuk memberikan kontrak pembangunan terminal baru, yaitu Corozal di sisi Pasifik dan Telfers di sisi Atlantik, sebelum berakhirnya tahun 2026. Operasional kedua terminal baru ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2029, dengan target ambisius untuk meningkatkan kapasitas penanganan kontainer tahunan dari 9,5 juta TEU menjadi 15 juta TEU. Proyek pengembangan ini merupakan bagian dari rencana modernisasi besar-besaran senilai $8,5 miliar. Meskipun status hukum operasional di Balboa dan Cristóbal saat ini masih dalam kondisi yang tidak menentu, langkah ACP ini menunjukkan fokus ganda Panama dalam menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus memastikan kesiapan kapasitas logistik di masa depan.
