Laporan PBB: Miliaran Orang Masih Kekurangan Air Bersih dan Sanitasi, Aksi Nyata Segera Dibutuhkan

Laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipublikasikan pada tanggal 26 Agustus 2025, memberikan sorotan tajam terhadap salah satu tantangan kemanusiaan paling mendesak di era modern: krisis akses air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai bagi miliaran penduduk di seluruh dunia. Berdasarkan data komprehensif yang disajikan, diperkirakan sekitar seperempat dari total populasi global, atau setara dengan lebih dari 2,1 miliar orang, masih belum memiliki akses yang stabil terhadap air minum yang dikelola secara aman. Keadaan ini diperparah dengan fakta bahwa 106 juta orang di antaranya masih sangat bergantung pada sumber air permukaan yang sama sekali tidak diolah, seperti sungai atau kolam, yang secara langsung mengancam kesehatan publik dan menghambat roda pembangunan ekonomi global. Temuan ini secara tegas mengindikasikan bahwa komunitas internasional sedang berada dalam kondisi kritis dan kemungkinan besar akan gagal mencapai target pembangunan berkelanjutan tahun 2030 terkait akses air universal jika tidak ada perubahan radikal dalam pendekatan yang dilakukan.

Rodger Kirsch, yang menjabat sebagai pimpinan di Departemen Lingkungan pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), memberikan pernyataan kuat bahwa ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta praktik kebersihan (WASH) bukanlah sebuah kemewahan semata, melainkan hak asasi manusia yang paling fundamental. Kirsch menekankan perlunya percepatan langkah yang signifikan dalam penyediaan layanan ini, dengan fokus utama pada perlindungan bagi populasi yang paling rentan dan terpinggirkan. Dalam laporan tersebut, layanan air dikategorikan ke dalam lima tingkatan kualitas yang berbeda untuk memetakan kemajuan secara akurat. Meskipun tantangan masih besar, terdapat catatan kemajuan yang patut diapresiasi; sejak tahun 2015, sekitar 961 juta orang di berbagai belahan dunia telah berhasil mendapatkan akses ke air minum yang dikelola secara aman. Keberhasilan ini telah mendorong peningkatan cakupan layanan global dari angka 68% menjadi 74%. Namun, angka 2,1 miliar orang yang masih terabaikan tetap menjadi pengingat akan besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemimpin dunia.

Statistik menunjukkan dinamika yang bervariasi di tingkat nasional, di mana jumlah negara yang berhasil mengeliminasi ketergantungan pada air permukaan untuk kebutuhan minum telah meningkat menjadi 154 negara. Meskipun 89 negara telah melaporkan pencapaian akses universal untuk layanan air minum tingkat dasar, baru 31 negara yang mampu mencapai standar tertinggi, yakni akses universal terhadap layanan yang dikelola secara aman dan berkelanjutan. Situasi yang sangat memprihatinkan masih ditemukan di 28 negara, yang sebagian besar berlokasi di kawasan Afrika, di mana lebih dari seperempat populasi mereka sama sekali tidak memiliki akses bahkan untuk layanan air minum dasar. Di sisi lain, sektor sanitasi juga menunjukkan tren positif namun lambat; sebanyak 1,2 miliar orang telah memperoleh akses ke layanan sanitasi yang dikelola secara aman sejak tahun 2015, yang meningkatkan persentase cakupan global dari 48% menjadi 58%. Namun, realitas pahit tetap ada dengan 3,4 miliar orang yang masih kekurangan fasilitas sanitasi yang aman, serta 354 juta orang yang masih terpaksa melakukan praktik buang air besar sembarangan karena ketiadaan infrastruktur yang layak.

Cecilia Sharpe, Direktur Air, Sanitasi, dan Kebersihan di UNICEF, memberikan perspektif mengenai dampak sosial dari krisis ini, terutama bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa akses terhadap air yang aman dan sanitasi yang layak merupakan fondasi utama bagi kesehatan anak-anak, keberlangsungan pendidikan mereka, serta peluang masa depan yang lebih cerah. Sharpe secara khusus menyoroti beban berat yang harus dipikul oleh anak perempuan, yang seringkali menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari hanya untuk mengambil air, sebuah tugas yang tidak hanya melelahkan tetapi juga mengekspos mereka pada berbagai risiko keamanan dan kekerasan. Laporan ini juga menyingkap adanya disparitas yang sangat mencolok; penduduk yang tinggal di negara-negara dengan tingkat pembangunan terendah memiliki risiko dua kali lipat lebih besar untuk kehilangan akses layanan dasar dibandingkan mereka di negara maju. Selain itu, masyarakat yang berada dalam konteks wilayah konflik atau situasi rapuh menghadapi kerugian yang jauh lebih besar. Meskipun ada sedikit perbaikan di wilayah pedesaan, kemajuan tersebut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang cakupan layanannya cenderung mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai langkah strategis untuk memobilisasi kekuatan global, Forum Air Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dijadwalkan untuk diselenggarakan di Uni Emirat Arab (UEA) pada tanggal 2 hingga 4 Desember 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini dirancang untuk menjadi katalisator dalam mempererat kerja sama internasional serta mempercepat implementasi kebijakan nyata guna mencapai target akses universal air bersih dan sanitasi sebelum tenggat waktu tahun 2030 berakhir. Mengingat urgensi situasi yang digambarkan dalam laporan tersebut, diperlukan upaya global yang jauh lebih intensif serta alokasi investasi strategis yang tepat sasaran. Hal ini bukan sekadar masalah teknis atau infrastruktur, melainkan sebuah kewajiban moral untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia ini dapat dinikmati oleh setiap individu di seluruh dunia tanpa terkecuali, demi menciptakan masa depan yang lebih sehat, stabil, dan adil bagi semua penduduk bumi.