Pada 30 Januari 2026, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara terbuka menolak proposal Kremlin untuk menggelar perundingan damai di Moskow. Sebagai respons diplomatik, Zelenskyy mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk datang ke Kyiv. Penolakan ini didasarkan pada posisi Ukraina bahwa Rusia adalah pihak agresor, sehingga pertemuan di ibu kota Rusia dianggap tidak mungkin terlaksana. Sikap ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Rusia yang berkelanjutan terhadap infrastruktur energi Ukraina, yang memicu kekhawatiran serius mengenai keselamatan nuklir di negara tersebut. Zelenskyy juga menegaskan bahwa Belarus tidak dapat menjadi lokasi netral untuk dialog, mengingat statusnya sebagai mitra dalam agresi Rusia.
Langkah diplomatik ini menyusul putaran pembicaraan trilateral yang dimediasi Amerika Serikat di Abu Dhabi pada 23-24 Januari 2026, yang berakhir tanpa terobosan signifikan, terutama karena tuntutan teritorial Rusia atas Donbas. Meskipun demikian, pejabat Uni Emirat Arab (UEA) menilai pembicaraan tersebut, yang juga dihadiri oleh utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, sebagai indikasi pragmatisme yang mulai tumbuh. Rencana untuk putaran kedua pembicaraan dijadwalkan pada 1 Februari 2026, namun ketidakpastian muncul akibat dinamika hubungan antara AS dan Iran.
Kekhawatiran mendesak mengenai keselamatan nuklir menjadi sorotan utama, mendorong sesi luar biasa Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina pada hari yang sama, 30 Januari 2026. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina yang mengganggu pasokan listrik eksternal ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berada dalam mandat organisasi dan secara langsung menimbulkan risiko nuklir. Duta Besar Belanda untuk IAEA, Peter Potman, menyatakan keprihatinan mendalam bahwa prospek kecelakaan nuklir berada di "tepi jurang menjadi kenyataan" akibat serangan Rusia yang berkelanjutan. Serangan sebelumnya, seperti pada 20 Januari 2026, telah memutus daya eksternal ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chornobyl, sementara pemantauan gardu induk oleh IAEA telah dimulai sejak September 2024 karena kondisi jaringan yang memburuk.
Secara paralel dengan manuver diplomatik ini, Presiden Zelenskyy mengonfirmasi kebijakan timbal balik Ukraina terkait serangan infrastruktur energi: jika Rusia menghentikan serangan terhadap situs energi Ukraina, Ukraina akan menahan diri untuk tidak menyerang situs energi Rusia sebagai balasannya. Konfirmasi ini mengikuti permintaan dari mantan Presiden AS Donald Trump agar Putin menghentikan serangan selama seminggu, meskipun Kremlin hanya mengindikasikan bahwa penangguhan tersebut terbatas pada Kyiv dan akan segera berakhir. Data menunjukkan bahwa serangan Rusia, termasuk 111 drone tempur dan satu rudal balistik pada malam 29-30 Januari 2026, bertujuan untuk mematahkan moral sipil, namun upaya ini belum berhasil mengubah sikap politik Ukraina.
Data sosiologis dari Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) menunjukkan ketahanan publik yang kuat. Survei yang dilakukan pada 9-14 Januari 2026 menunjukkan bahwa 77% warga Ukraina percaya bahwa negara tersebut masih memiliki kapasitas untuk perlawanan yang efektif meskipun ada kemajuan Rusia, dan 62% siap untuk melanjutkan perang selama diperlukan. Survei KIIS yang lebih baru (23-29 Januari 2026) mengindikasikan bahwa 61% warga masih mempercayai Presiden Zelenskyy, dengan 69% tidak percaya bahwa negosiasi saat ini akan menghasilkan perdamaian yang langgeng. Analis politik seperti Oleh Saakian mencatat bahwa kelelahan dan kemarahan publik justru bertransformasi menjadi pembangkangan yang lebih besar terhadap negara agresor, bukan kesiapan untuk kompromi. Analis militer Oleksiy Kopytko berpendapat bahwa kesalahan strategis Rusia terletak pada terus-menerusnya meremehkan kohesi dan swa-organisasi masyarakat Ukraina.
Kemajuan nyata dalam dialog tercapai dalam bentuk pertukaran tahanan perang. Setelah pembicaraan di Abu Dhabi pada 5 Februari 2026, AS mengumumkan kesepakatan pertukaran 314 personel, yang merupakan pertukaran pertama dalam lima bulan. Meskipun demikian, ketidakpastian mengenai kelanjutan dialog tetap ada, termasuk kemungkinan penundaan putaran kedua pembicaraan yang semula dijadwalkan pada 1 Februari 2026. Sementara itu, Presiden Zelenskyy juga mengindikasikan adanya diskusi dengan Polandia mengenai peningkatan pasokan gas alam cair dan kemungkinan pertukaran persenjataan, termasuk jet tempur MiG Polandia dengan drone Ukraina.
