Tantangan Logistik dan Akomodasi Pembuka KTT Iklim COP30 di Belém

Persiapan untuk Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30), yang dijadwalkan berlangsung di Belém, Pará, Brasil, pada 10 hingga 21 November 2025, menghadapi kendala operasional signifikan. Agenda utama konferensi ini mencakup upaya memajukan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C dan presentasi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) yang baru, sebagai tindak lanjut dari janji pendanaan yang dibuat pada COP29. Lokasi di jantung wilayah Amazon ini menekankan peran krusial kawasan tersebut dalam dialog iklim global, namun tantangan logistik kini mendominasi narasi persiapan.

Salah satu hambatan utama adalah penundaan konstruksi yang dipicu oleh pemogokan sektor konstruksi sipil yang dimulai pada September 2025. Dampak pemogokan ini sangat terasa pada pembangunan 'Vila dos Líderes' (Desa Para Pemimpin), dengan sebagian besar bagian mengalami penundaan atau penghentian sementara. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan waktu penyelesaian infrastruktur penting sebelum KTT Pemimpin yang diantisipasi pada 6 dan 7 November 2025, yang mendahului sesi pleno konferensi dari 10 hingga 21 November 2025. Pemerintah Brasil, melalui Sekretariat Ekstraordiner COP30 yang dibentuk pada Maret 2024, berupaya mengoordinasikan persiapan di tengah gangguan tenaga kerja lokal tersebut.

Di sektor akomodasi, Belém menghadapi kekurangan kamar hotel yang diperkirakan membutuhkan sekitar 50.000 tempat tidur untuk menampung delegasi, ilmuwan, LSM, dan perwakilan masyarakat sipil. Kapasitas hotel yang tersedia saat ini berkisar antara 14.000 hingga 18.000 tempat tidur, meskipun ada upaya peningkatan. Pemerintah Federal telah mengalokasikan BRL 172 juta dari Dana Umum Pariwisata (FUNGETUR) untuk renovasi dan ekspansi, dengan target melampaui angka 50.000 tempat tidur pada November, termasuk 6.000 tempat tidur dari kapal pesiar yang dikontrak. Meskipun demikian, lonjakan harga sewa kamar telah terjadi, dengan tarif harian dilaporkan mencapai antara 2.000 hingga 4.000 euro, atau bahkan mencapai R$ 7.000 untuk hotel bintang lima, jauh melampaui tunjangan biaya hidup (DSA) PBB sebesar $149 untuk negara-negara miskin.

Kekhawatiran mengenai keterjangkauan ini memicu alarm di kalangan negara-negara berkembang dan LSM mengenai partisipasi yang inklusif, sebuah prinsip penting dalam negosiasi iklim. Richard Muyungi, ketua Kelompok Negosiator Afrika (AGN), telah menyatakan bahwa negara-negara Afrika berupaya menghindari pemotongan delegasi karena biaya, mendorong Brasil untuk menyediakan solusi yang lebih baik. Sebagai respons terhadap krisis akomodasi, upaya mitigasi juga melibatkan penggunaan properti residensial pribadi melalui platform resmi yang dikelola oleh bnetwork, yang ditunjuk pada Mei 2025, untuk diversifikasi penawaran. Selain itu, Pemerintah Negara Bagian Pará memajukan pembangunan jembatan untuk koneksi cepat ke titik dermaga strategis di Pelabuhan Outeiro, yang akan menampung kapal-kapal penyedia akomodasi tambahan.

Pemerintah Pará, melalui Gubernur Helder Barbalho, juga telah mengambil langkah proaktif dengan meminta pemerintah federal untuk menerapkan dekrit Jaminan Hukum dan Ketertiban (GLO) guna mengatasi peningkatan masalah keamanan seiring dengan skala acara tersebut. Meskipun terdapat upaya terkoordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian, seperti yang ditekankan oleh Sekretaris Ekstraordiner Valter Correia, konvergensi antara penundaan konstruksi dan krisis akomodasi menyoroti risiko operasional substansial bagi keberhasilan COP30 di Belém.