Dinamika geopolitik di perairan internasional semakin memanas menyusul perluasan operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan dugaan kapal penyelundup narkotika, kini merambah ke Samudra Pasifik. Pada 21 Oktober 2025, Washington mengesahkan serangan militer ketiga dalam rentang waktu singkat, yang kali ini terjadi di Pasifik Timur, memperluas cakupan operasi yang sebelumnya terpusat di Laut Karibia. Tindakan ini, yang diklaim sebagai bagian dari kampanye tegas melawan kelompok yang disebut "narkoterrorists," telah memicu respons keras dan peningkatan kewaspadaan dari Caracas.
Di bawah arahan Presiden Donald Trump, narasi yang dibangun adalah perang langsung terhadap sindikat perdagangan narkoba yang dituduh memiliki kaitan dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Serangan-serangan sebelumnya dilaporkan terjadi pada 2 September dan 19 September 2025, dengan total korban jiwa masing-masing 11 orang dan 3 orang. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi serangan terbaru di Pasifik Timur menewaskan dua orang di satu kapal dan tiga orang di kapal lainnya beberapa jam kemudian, sehingga total korban jiwa dalam operasi yang diklaim ini mencapai angka signifikan. Washington juga telah menetapkan imbalan besar, yakni hingga $50 juta untuk penangkapan Maduro dan $15 juta untuk Menteri Pertahanan Vladimir Padrino.
Sebagai respons atas tekanan eksternal yang meningkat, Caracas mengerahkan 25.000 personel militer ke wilayah perbatasan dan pesisir, termasuk di negara bagian Apure dan Sierra de Perijá, sebagai langkah antisipatif dan penegasan kedaulatan. Ketegangan diperparah oleh manuver militer AS di Karibia, yang melibatkan aset signifikan seperti delapan kapal perang, tiga kapal serbu amfibi, sebuah kapal penjelajah, kapal tempur pesisir, serta aset udara canggih seperti jet tempur F-35, pesawat pengintai P-8 Poseidon, dan drone MQ-9 Reaper. Kedatangan kapal perusak berpeluru kendali USS Gravely di Trinidad dan Tobago pada 26 Oktober 2025 untuk latihan gabungan semakin memperkuat persepsi Caracas mengenai provokasi yang terkoordinasi dengan badan intelijen asing.
Di tengah konfrontasi ini, komunitas internasional menyuarakan keprihatinan mendalam. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Assistant Secretary-General Miroslav Jenča, telah menyampaikan kekhawatiran atas eskalasi tersebut dalam sesi Dewan Keamanan pada 10 Oktober 2025. Sementara itu, para pakar hukum internasional mulai mempertanyakan legalitas tindakan militer ini, terutama karena serangan dilakukan di perairan internasional tanpa dasar hukum yang jelas, yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai eksekusi di luar hukum. Perluasan operasi ke Pasifik Timur menandai babak baru dalam strategi kontra-narkotika ini, yang sebelumnya berfokus di Karibia, meskipun operasi Coast Guard AS sebelumnya, "Viper Operation" hingga 15 Oktober, telah menyita lebih dari 100 ribu pon kokain.
