Penetapan FTO Clan del Golfo oleh AS Menguji Dialog Damai Petro

Pada 16 Desember 2025, Pemerintahan Donald Trump secara resmi menetapkan Clan del Golfo, organisasi kriminal terbesar di Kolombia, sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dan Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT), menurut pengumuman Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Keputusan ini menciptakan ketegangan diplomatik dengan Kolombia, bertepatan dengan dimulainya dialog damai antara Pemerintah Gustavo Petro dan kelompok tersebut, yang menamakan diri Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), di Doha, Qatar. Proses perundingan ini dimediasi oleh Spanyol, Norwegia, dan Swiss, sebagai bagian dari kebijakan "perdamaian total" Presiden Petro untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun.

Penetapan FTO ini membawa konsekuensi finansial yang substansial, termasuk pembekuan aset dan sanksi ekonomi bagi pihak mana pun yang berinteraksi dengan EGC, yang bertujuan memutus dukungan material dan logistik kelompok tersebut. Clan del Golfo, yang merupakan pewaris dari kelompok paramiliter Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) yang dibubarkan pada 2006, diperkirakan memiliki sekitar 9.000 anggota yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan penambangan ilegal. Kelompok yang juga dikenal sebagai Los Urabeños atau AGC ini telah memperluas operasinya ke 302 dari sekitar 1.100 munisipalitas Kolombia, mengendalikan koridor strategis ekspor kokain.

Langkah Washington secara langsung menantang strategi negosiasi Petro, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan kedua dengan Clan del Golfo pada 5 Desember 2025, yang mencakup langkah awal demobilisasi pada Maret 2026. Viviana García Pinzón dari Arnold Bergstraesser Institute (ABI) menilai waktu penetapan ini sangat buruk, mengingat Clan del Golfo utamanya adalah aktor perdagangan kokain, bukan fentanil, dan kebijakan ini berisiko memicu kembali perang narkoba dengan dampak hak asasi manusia. Christian Chacón Herrera dari Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) menafsirkan penetapan ini sebagai sinyal tekanan tegas dari Departemen Luar Negeri AS dan dukungan terhadap kekuatan politik Kolombia yang menentang kebijakan "perdamaian total" Petro.

Elizabeth Dickinson dari International Crisis Group (ICG) menekankan bahwa kualifikasi FTO tidak membenarkan penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat, dan prioritas seharusnya tetap pada perlindungan penduduk sipil melalui negosiasi, seperti yang terlihat pada proses ELN dan FARC. Negosiator pemerintah Álvaro Jiménez mengindikasikan bahwa Presiden Petro harus menimbang dampak hukum dan politik sebelum memutuskan kelanjutan pembicaraan, meskipun berdialog dengan kelompok yang ditetapkan AS sebagai teroris bukanlah hal baru bagi Kolombia. Secara historis, penetapan teroris oleh AS, seperti yang terjadi pada FARC pada 1997, dapat menekan kelompok untuk berdiplomasi, namun juga berpotensi menutup pintu bagi solusi diplomatik.

Keputusan ini selaras dengan Strategi Keamanan Nasional AS yang baru, yang menegaskan kembali Doktrin Monroe melalui "Korelasi Trump," berfokus pada penanggulangan migrasi dan kejahatan transnasional. Manuver geopolitik berisiko tinggi ini memperkuat komitmen Washington untuk memerangi kartel internasional menggunakan semua alat yang tersedia, meskipun hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi kontak dalam meja perundingan di Qatar dan memperdalam ketegangan hubungan Kolombia-AS.