Perdana Menteri Nepal Mundur Pasca Protes Media Sosial yang Mematikan

Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, mengundurkan diri pada 9 September 2025, menyusul gelombang protes besar yang dipicu oleh keputusan pemerintah melarang 26 platform media sosial. Larangan yang berlaku sejak 4 September 2025 ini, mencakup platform populer seperti Facebook, X (Twitter), Instagram, dan YouTube, dengan alasan belum terdaftar secara resmi di Nepal dan untuk memantau konten yang 'tidak diinginkan'. Kebijakan ini menuai kemarahan publik, terutama dari kalangan muda, yang melihatnya sebagai upaya pembungkaman suara kritis dan penyensoran informasi.

Protes tersebut semakin memanas akibat isu korupsi yang telah lama ada dan tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda. Tingkat pengangguran pemuda di Nepal tercatat sebesar 20,82 persen pada tahun 2024. Demonstrasi yang awalnya damai pada 8 September 2025 berubah menjadi bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Laporan menyebutkan penggunaan gas air mata, meriam air, dan bahkan peluru tajam oleh aparat, yang mengakibatkan setidaknya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka, menjadikannya salah satu protes paling mematikan dalam sejarah modern Nepal.

Menanggapi eskalasi kekerasan dan tekanan publik, Perdana Menteri Oli mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Ram Chandra Poudel pada 9 September 2025. Meskipun larangan media sosial dicabut pada hari yang sama, protes terus berlanjut dengan tuntutan yang meluas mencakup reformasi struktural untuk memberantas korupsi dan nepotisme. Peristiwa ini menyoroti peran krusial media sosial dalam mobilisasi sosial dan politik, dengan sekitar 14,3 juta pengguna aktif media sosial di Nepal pada awal 2025, mayoritas di antaranya adalah Gen Z.

Nepal memiliki sejarah ketidakstabilan politik yang panjang, dengan pergantian pemerintahan yang sering terjadi sejak menjadi republik pada tahun 2008. Korupsi yang merajalela dan kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi telah mengikis kepercayaan publik selama bertahun-tahun. Krisis terbaru ini kembali menegaskan kerapuhan tatanan politik di Nepal dan kebutuhan mendesak akan reformasi substantif untuk memenuhi aspirasi rakyatnya.