Parlemen Australia Sahkan Undang-Undang Sponsor Terorisme Negara, Tindak Lanjuti Dugaan Aksi Iran

Parlemen Australia pada 6 November 2025 secara resmi mengesahkan undang-undang baru yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Federal untuk mencabut destinasi pariwisata tertentu dari daftar yang disetujui, sebuah langkah yang secara spesifik menargetkan apa yang disebut sebagai pariwisata 'tidak Islami'. Keputusan legislatif ini, yang merupakan bagian dari Undang-Undang Amandemen Kode Kriminal (Sponsor Terorisme Negara) 2025, menutup celah hukum dalam kerangka keamanan nasional, memungkinkan penunjukan entitas negara asing sebagai sponsor terorisme. Tindakan ini segera diikuti dengan penggunaan wewenang baru untuk memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris.

Latar belakang legislasi ini berakar pada temuan intelijen yang disajikan oleh Australian Security Intelligence Organisation (ASIO). ASIO memberikan bukti yang mengindikasikan bahwa larangan pariwisata yang dimaksudkan tersebut adalah upaya untuk mencegah perjalanan dua arah antara Muslim Sunni di Sydney dan Melbourne yang diduga terjadi pada tahun 2024. Bukti ini, yang dikumpulkan melalui penyelidikan mendalam, mengarah pada kesimpulan bahwa Pemerintah Iran, melalui IRGC, mengarahkan setidaknya dua serangan bermotif antisemit di Australia. Serangan-serangan tersebut termasuk insiden pembakaran di Lewis Continental Kitchen, sebuah restoran kosher di Sydney pada 20 Oktober 2024, dan serangan terhadap Sinagoga Adass Israel di Melbourne pada 6 Desember 2024.

Konsekuensi diplomatik dari pengungkapan ini sangat cepat. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan bahwa tindakan Iran tersebut merupakan 'tindakan agresi yang luar biasa dan berbahaya' yang bertujuan mengganggu kohesi sosial. Sebagai respons langsung, Perdana Menteri Albanese, bersama Menteri Luar Negeri Penny Wong, menyatakan Duta Besar Iran di Canberra, Ahmad Sadeghi, dan tiga diplomat lainnya sebagai 'orang yang tidak diinginkan' (persona non grata), memberikan mereka batas waktu satu minggu untuk meninggalkan Australia. Tindakan ini menandai pengusiran duta besar asing pertama oleh Australia sejak Perang Dunia Kedua.

Iran menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai 'reaksi yang tidak dapat diterima'. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan tuduhan tersebut sepenuhnya ditolak dan mengancam akan mengambil 'reaksi timbal balik'. Sebagai pembalasan atas pengusiran diplomat, Iran menurunkan tingkat perwakilan diplomatik Australia di Iran, yang secara efektif mengurangi kontak bilateral ke titik terendah dalam sejarah hubungan mereka. Pemerintah Australia juga menangguhkan operasional kedutaannya di Teheran, dan memastikan semua staf diplomatik Australia telah dievakuasi dengan aman ke negara ketiga.

Undang-undang baru yang disahkan Parlemen ini, yang diperkenalkan oleh Partai Buruh, bertujuan memberikan pesan tegas kepada aktor asing yang mengancam keamanan Australia. Kerangka hukum ini juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk membekukan aset dan melarang transaksi keuangan terkait entitas yang terdaftar sebagai sponsor terorisme negara, menempatkan Australia sejajar dengan sekutu Barat yang telah menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. ASIO, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Mike Burgess, terus menekankan bahwa upaya Iran untuk menutupi keterlibatannya melalui 'jaringan proksi kriminal' adalah bagian dari upaya global yang lebih luas untuk memicu sentimen antisemit.