Keterkaitan Serangan Teror Sydney dengan Ketidakstabilan Global dan Dampak Psikologis Geopolitik

Perkembangan pada tanggal 15 Desember 2025 menyoroti titik temu krusial di mana gesekan geopolitik yang meningkat bertemu dengan kesejahteraan psikologis masyarakat dan keamanan struktural di seluruh dunia. Periode ini ditandai dengan serangkaian peringatan keamanan yang terjadi bersamaan dengan berbagai upaya diplomasi yang sedang berlangsung di berbagai teater internasional.

Fokus internasional yang paling mendesak tertuju pada rencana serangan teroris di Sydney, Australia, yang menargetkan komunitas Yahudi selama perayaan Hanukkah. Otoritas Australia mengonfirmasi bahwa tersangka yang selamat, seorang pria berusia 24 tahun, didakwa dengan 59 dakwaan, termasuk pembunuhan terkait terorisme, menyusul serangan pada 14 Desember yang mengakibatkan 15 korban jiwa dan banyak korban luka di dekat Bondi Beach. Di tengah tragedi tersebut, Ahmed Al Ahmed, seorang pria kelahiran Suriah, mendapat pengakuan luas setelah berhasil melumpuhkan dan melucuti senjata salah satu pelaku, meskipun ia sendiri mengalami beberapa luka tembak dalam proses tersebut. Sebagai respons atas serangan ini, kehadiran keamanan ditingkatkan untuk komunitas Yahudi di beberapa negara, termasuk patroli oleh An Garda Síochána di Irlandia dan peningkatan visibilitas oleh Metropolitan Police di Inggris.

Secara paralel, ketidakstabilan regional terus menarik perhatian internasional, terutama terkait dengan postur strategis Afghanistan dan Iran. Pemimpin Tertinggi Iran telah menyerukan dukungan berkelanjutan kepada Taliban untuk meredam ketidakstabilan yang lebih luas, meskipun ada laporan bahwa Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah memasok senjata dan bahan peledak kepada elemen-elemen dalam kelompok Afghanistan tersebut. Namun, pemerintah Taliban memboikot pertemuan keamanan regional yang diselenggarakan oleh Iran, sebuah keputusan yang dikritik oleh mantan perwakilan khusus Pakistan, Asif Durrani, sebagai indikasi kurangnya kedewasaan politik. Pakistan sendiri sedang gencar melakukan operasi keamanan terhadap elemen-elemen militan di Khyber Pakhtunkhwa, yang menggarisbawahi tantangan keamanan internal yang masih ada.

Upaya diplomatik tetap sangat terfokus pada de-eskalasi di Timur Tengah, dengan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Mesir yang sedang berlangsung bertujuan untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan antara Israel dan Hamas. Negosiasi ini merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas yang sebelumnya mencakup pendekatan bertahap setelah kesepakatan pada 10 Oktober mengenai pertukaran sandera. Akan tetapi, fase kedua, yang melibatkan pelucutan senjata Hamas dan pengerahan pasukan keamanan internasional, kini menemui jalan buntu. Pemimpin senior Hamas, Khaled Mashal, secara terbuka menolak pelucutan senjata tersebut. Kebuntuan ini mengancam kerangka kerja yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di luar krisis keamanan langsung, dampak psikologis yang meluas dari konflik yang berkelanjutan menjadi tema global yang signifikan. Penelitian telah mengonfirmasi adanya korelasi antara konflik yang sedang berlangsung, seperti situasi antara Ukraina dan Rusia, dengan peningkatan tekanan psikologis. Diskusi antara pejabat AS dan Ukraina mengenai perluasan NATO dan perlawanan Rusia masih terus berlanjut. Selain itu, laporan Prospek Risiko International SOS untuk tahun 2026 mencatat bahwa 47 persen responden menyebutkan ketegangan geopolitik yang persisten sebagai pendorong utama ketidakpastian untuk tahun 2026. Ironisnya, sumber daya yang dialokasikan untuk mengelola risiko-risiko ini diperkirakan akan tetap stagnan bagi banyak organisasi, sehingga memperburuk ketegangan pada karyawan secara global.

Di Balkan, Presiden Bosnia dan Herzegovina telah menekankan keharusan untuk menegakkan undang-undang yang ada terhadap pengagungan penjahat perang yang telah dihukum. Ia mencatat bahwa tindakan semacam itu menghambat rekonsiliasi pasca perang Bosnia 1992-1995 dan genosida Srebrenica. Situasi ini mencerminkan kegigihan retorika nasionalis meskipun ada amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada Juli 2021 oleh Kantor Perwakilan Tinggi (OHR) untuk memberikan sanksi atas pengagungan tersebut. Peristiwa global yang saling terkait ini menggarisbawahi sebuah tren di mana konflik internasional terjalin erat dengan wacana kesehatan mental. Hal ini menuntut komitmen baru terhadap hukum internasional dan kerangka kerja kerja sama untuk menumbuhkan ketahanan masyarakat terhadap volatilitas yang kini digambarkan sebagai lingkungan operasional sehari-hari.