Laporan Intelijen AS: Koersi Lebih Diutamakan daripada Invasi Taiwan oleh Tiongkok

Komunitas Intelijen Amerika Serikat merilis Penilaian Ancaman Tahunan mereka pada 18 Maret 2026, yang menyimpulkan bahwa para pemimpin Tiongkok tidak merencanakan invasi terhadap Taiwan pada tahun 2027, dan juga tidak memiliki garis waktu yang ditetapkan untuk mencapai unifikasi. Penilaian ini merevisi spekulasi sebelumnya, termasuk prediksi pejabat Departemen Pertahanan dari tahun 2025 yang sempat menandai 2027 sebagai tenggat waktu potensial untuk serangan militer.

Alih-alih menggunakan kekuatan militer secara langsung, Beijing lebih memilih metode non-militer seperti tekanan politik, koersi, dan penyerapan politik untuk mengamankan tujuan unifikasi mereka, meskipun pengembangan kapabilitas militer terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat (PLA) dilaporkan membuat kemajuan yang "stabil namun tidak merata" dalam kapabilitas yang diperlukan untuk operasi lintas selat. Namun, laporan tersebut memperingatkan bahwa Tiongkok belum meninggalkan ancaman penggunaan kekuatan, dengan operasi zona abu-abu dan intimidasi militer tetap menjadi ancaman serius di kawasan tersebut.

Sebagai respons terhadap laporan intelijen tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada 19 Maret 2026, menegaskan bahwa isu Taiwan adalah urusan internal Tiongkok. Lin Jian mendesak Amerika Serikat untuk "berbicara dan bertindak dengan hati-hati" serta menghentikan upaya "menggembungkan teori ancaman Tiongkok," seraya menyerukan agar lembaga dan individu AS "meninggalkan bias ideologis dan mentalitas Perang Dingin."

Secara paralel dengan tekanan politik, Tiongkok juga memanfaatkan ketidakstabilan global yang dipicu oleh perang di Timur Tengah untuk memajukan agenda unifikasinya. Pada 18 Maret 2026, Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Tiongkok, Chen Binhua, menawarkan Taiwan stabilitas energi sebagai bagian dari kampanye unifikasi damai, mengklaim integrasi yang lebih erat akan mengatasi tantangan energi Taiwan. Tawaran ini ditolak oleh Taipei, yang menyebutnya sebagai koersi politik dan "perang kognitif," dengan Wakil Menteri Ekonomi Taiwan, Ho Chin-tsang, menegaskan bahwa Taiwan telah mengamankan pasokan alternatif, termasuk peningkatan impor gas dari AS yang dijadwalkan dimulai pada bulan Juni.

Laporan intelijen tersebut, yang mencakup periode hingga 2026, menunjukkan bahwa tujuan akhir Tiongkok adalah "peremajaan nasional" pada tahun 2049, namun strategi jangka pendeknya berfokus pada penggeseran keseimbangan strategis melalui cara-cara non-kinetik. Konflik di Taiwan, jika terjadi, diprediksi akan mengganggu akses AS ke perdagangan dan semikonduktor kritis, serta memicu gejolak pasar global yang signifikan.