Pemilihan presiden Bolivia putaran pertama yang diselenggarakan pada 17 Agustus 2025 menempatkan Senator Rodrigo Paz Pereira di posisi terdepan, memaksakan pemilihan berlanjut ke putaran kedua. Hasil ini menandai potensi pergeseran signifikan dalam lanskap politik Bolivia setelah dua dekade kekuasaan Partai Gerakan Menuju Sosialisme (MAS).
Senator Rodrigo Paz Pereira, seorang kandidat berhaluan tengah-kanan, meraih 32% suara. Ia diikuti oleh mantan Presiden Jorge "Tuto" Quiroga dengan 27% suara. Pengusaha Samuel Doria Medina menempati urutan ketiga dengan 20,2% suara, sementara Eduardo del Castillo dari partai MAS hanya memperoleh 3,2% suara. Putaran kedua pemilihan presiden, yang dijadwalkan pada 19 Oktober 2025, akan menjadi yang pertama dalam sejarah Bolivia.
Pemilihan ini berlangsung di tengah gejolak ekonomi Bolivia, yang ditandai dengan inflasi tinggi sekitar 25% pada Juni 2025, kelangkaan bahan bakar, dan kesulitan akses valuta asing. Gangguan rantai pasok akibat blokade jalan dan ketidakpastian politik memperburuk situasi, mendorong keinginan publik untuk perubahan kepemimpinan. Kondisi ekonomi Bolivia saat ini menunjukkan paralel dengan krisis Argentina pada tahun 2023, di mana kandidat dengan platform ekonomi liberal meraih kemenangan di tengah ketidakpuasan masyarakat.
Partai MAS, yang telah berkuasa selama 20 tahun, mengalami pukulan telak. Mantan Presiden Evo Morales, yang dilarang mencalonkan diri, menyerukan pendukungnya untuk memberikan suara tidak sah, yang mencapai sekitar 19,4% dari total suara. Penurunan dukungan terhadap MAS tercermin dari rendahnya perolehan suara kandidat mereka, Eduardo del Castillo. Misi observasi dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan Uni Eropa melaporkan bahwa pemilihan umum berjalan damai dan demokratis, namun para pakar menyoroti keinginan kuat masyarakat Bolivia untuk perubahan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Kondisi ekonomi Bolivia yang memburuk, termasuk inflasi yang mencapai 9,81% pada Mei 2025 (melampaui target pemerintah 7,5%), kelangkaan dolar AS, dan kenaikan harga pangan seperti bawang bombay (+23,79%), menjadi latar belakang krusial bagi dinamika politik ini. Utang luar negeri Bolivia yang mencapai US$13,3 miliar juga menjadi sorotan, dengan kekhawatiran akan gagal bayar jika pendanaan baru tidak segera diperoleh. Situasi ini menempatkan presiden terpilih dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.