Sebuah kesepakatan antara Uganda dan Amerika Serikat untuk menerima para deportan dari AS telah menimbulkan perdebatan sengit, terutama terkait kasus Kilmar Abrego Garcia, seorang warga negara El Salvador yang berdomisili di Maryland. Garcia berpotensi dipindahkan ke Uganda, sebuah negara yang sama sekali tidak memiliki ikatan dengannya, menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai transparansi perjanjian tersebut dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Kilmar Abrego Garcia menyerahkan diri kepada U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) pada 25 Agustus 2025. Kasus ini menjadi sorotan karena Garcia sebelumnya telah dideportasi ke El Salvador pada Maret 2025, meskipun ada perintah pengadilan yang melarangnya karena potensi bahaya di negara asalnya. Ia kemudian kembali ke AS pada Juni 2025 untuk menghadapi tuduhan penyelundupan manusia, yang menurut tim hukumnya tidak berdasar dan bersifat balas dendam. Pengacara Garcia mengajukan gugatan federal, menyatakan keprihatinan tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia di Uganda dan kurangnya wawancara mengenai rasa takut yang wajar.
Perjanjian AS-Uganda dilaporkan menetapkan bahwa hanya deportan tanpa catatan kriminal dan bukan anak di bawah umur yang tidak didampingi yang akan diterima, namun detail spesifiknya masih belum jelas. Kritikus di Uganda mempertanyakan kurangnya pengawasan parlemen terhadap kesepakatan tersebut, berspekulasi bahwa kesepakatan itu mungkin melayani kepentingan politik dan ekonomi, sebagai imbalan atas keuntungan perdagangan atau dukungan internasional. Organisasi hak asasi manusia dan pengamat internasional juga menyuarakan keprihatinan mengenai keselamatan dan hak proses hukum bagi para deportan.
Kasus Garcia menyoroti perdebatan yang lebih luas mengenai kebijakan imigrasi AS dan penggunaan perjanjian negara ketiga untuk deportasi. Pemerintah AS, melalui pejabat seperti Tom Homan, mantan kepala urusan perbatasan Gedung Putih, telah menuduh Garcia sebagai anggota geng MS-13, sebuah klaim yang dibantah keras oleh Garcia dan keluarganya. Tuduhan ini muncul meskipun ada keputusan hakim imigrasi pada 2019 yang menahan proses deportasinya ke El Salvador karena potensi bahaya dari kekerasan geng. Pengacara Garcia menuduh pemerintah berusaha memaksa kliennya untuk mengaku bersalah dengan ancaman pengiriman ke Uganda, yang berjarak ribuan mil.
Peristiwa ini relevan secara signifikan saat ini karena menyoroti kontroversi yang sedang berlangsung seputar kebijakan imigrasi AS, khususnya penggunaan perjanjian deportasi negara ketiga. Kasus Kilmar Abrego Garcia membawa isu-isu mengenai proses hukum, hak asasi manusia, dan transparansi perjanjian internasional terkait imigrasi ke permukaan. Keputusan hakim federal di AS untuk sementara menghentikan upaya deportasi Garcia ke Uganda, sampai pengadilan menggelar sidang lanjutan, menunjukkan adanya keraguan hukum mengenai keamanan dan proses yang adil bagi individu yang dipindahkan ke negara yang tidak memiliki ikatan dengannya. Hal ini menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan standar hak asasi manusia dalam setiap tindakan deportasi.