Walikota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, telah dijatuhi hukuman penjara satu tahun delapan bulan oleh pengadilan Istanbul atas tuduhan penghinaan terhadap Jaksa Agung Istanbul, Akin Gürlek. Tuduhan ini berawal dari pernyataan İmamoğlu pada Januari 2025, di mana ia menuduh Gürlek melakukan penyelidikan bermotif politik terhadap tokoh oposisi. İmamoğlu membantah tuduhan tersebut dan berencana mengajukan banding atas keputusan ini.
Penangkapan dan hukuman terhadap İmamoğlu telah memicu protes besar-besaran di seluruh Turki, yang terbesar dalam lebih dari satu dekade. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap situasi politik dan hukum di negara tersebut. Dari perspektif pendidikan, kasus ini dapat digunakan sebagai studi kasus untuk memahami dinamika antara sistem hukum, kebebasan berbicara, dan polarisasi politik. Hal ini juga menyoroti pentingnya pemahaman tentang peran lembaga peradilan dalam masyarakat demokratis dan bagaimana tindakan hukum dapat mempengaruhi kehidupan politik dan sosial.
Selain itu, penangkapan İmamoğlu terjadi di tengah serangkaian tindakan hukum terhadap pejabat oposisi lainnya, termasuk penahanan beberapa walikota dari Partai Rakyat Republik (CHP) atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan ini menimbulkan diskusi lebih lanjut mengenai kebebasan politik dan hak untuk mengkritik pejabat publik dalam konteks pendidikan. Analisis terhadap peristiwa ini dapat membantu siswa dan masyarakat umum memahami kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi.